pengertian ekonomi kerakyatan

Pengertian Ekonomi Kerakyatan, Ciri-Ciri, Tujuan dan Prinsip

Posted on

Pengertian Ekonomi Kerakyatan – Sistem ekonomi yang berfokus pada kekuatan ekonomi rakyat dapat disebut dengan ekonomi kerakyatan.

Ekonomi kerakyatan ini merupakan kegiatan ekonomi yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk ikut serta agar perekonomian dapat dijalankan dan berkembang dengan baik.

Pengertian Ekonomi Kerakyatan Menurut Para Ahli

Berikut adalah beberapa pengertian ekonomi kerakyatan menurut para ahli :

Mubaryo

Menurut Mubaryo pada bukunya “Reformasi Sistem Ekonomi (dari Kapitalis Menuju Ekonomi Kerakyatan)”, mengatakah bahwa ekonomi kerakyatan merupakan ekonomi yang demokratis yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat kecil.

Zulkarnain

Menurut Zulkarnain menyatakan bahwa pengertian ekonomi kerakyatan didalam bukunya “Kewirausahaan (Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dan Penduduk Miskin)” adalah sebuah sistem ekonomi yang harus dianut sesuai dengan filsafah negara kita yang terkait engan dua aspek yaitu keadilan dan demokrasi ekonomi serta keberpihakan kepada ekonomi rakyat.

Baca juga | Pengertian Ekonomi, Prinsip Ekonomi dan Pelaku Ekonomi

Ciri-Ciri Ekonomi Kerakyatan

Menurut Soeharto Prawiro Kusumo, terdapat beberapa ciri dan prinsip yang terdapat pada ekonomi kerakyatan.

Berikut beberapa ciri-ciri ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi :

  • Ciri utama ekonomi kerakyatan adalah penegakan prinsip keadilan yang disertai dengan kepedulian kepada yang lemah.
  • Sistem ekonomi itu harus memungkinan semua potensi bangsa, baik itu sebagai konsumen, pengusaha atau sebagai tenaga kerja.
  • Seiring dengan ciri yang pertama, pemihakan, pemberdayaan dan juga perlindungan terhadap yagn lemah oleh potensi bangsa terutama pemerintah sesuai dengan kemampuannya.
  • Menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan intervensi yang ramah terhadap pasar.
  • Pemberdayaan kegiatan ekonomi rakyat terkait dengan upaya untuk menggerakkan perekonomian pedesaan.
  • Memanfaatkan dan menggunakan tanah dah sumber daya alam lainnya seperti laut, air, udara dan mineral dengan adil, transparan dan produktif dengan mengutamakan hak rakyat setempat termasuk hak untuk masyarakat adat dengan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Baca juga | Pelaku Kegiatan Ekonomi Dan Peran Pelaku Ekonomi

Tujuan Ekonomi Kerakyatan

Secara umum, tujuan ekonomi kerakyatan adalah sebagai berikut :

  • Membangun negara yang berfokus kepada ekonomi yang berdaulat secara politi serta memiliki kepribadian yang berbudaya.
  • Mendorong tingkat pendapatan masyarakat yang merata
  • Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan
  • Meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian secara nasional

Prinsip Ekonomi Kerakyatan

Pada dasarnya ekonomi kerakyatan dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang memiliki beberapa prinsip dasar yang membedakan dengan sistem ekonomi lainnya.

Para pakar ekonomi secara umum belum ada yang menyatakan bahwa prinsip yang utuh terkait dengan ekonomi kerakyaatan.

Namun di antara prinsip yang tertuang dalam UUD 1945 terutama pada pasal 33 adalah :

1. Prinsip Kekeluargaan

Pada penjelasan UUD 1945 menyatakan bahwa perekonomian di susun sebagai usaha bersama yang didasarkan pada azas kekeluargaan.

Dalam prinsip ini menjadi landasan bagi seluruh badan usaha baik itu BUMN, BUMS atau BUMD.

2. Prinsip Keadilan

Didalam menjalankan ekonomi kerakyatan harus dapat mewujudkan keadilan didalam masyarakat.

Dengan sistem ini maka diharapkan bisa memberikan peluang yang sama kepada seluruh anak bangsa baik itu sebagai konsumen, pengusaha ataupun tenaga kerja.

Tidak ada perbedaan suku, agama, dan gender karena semua sama didalam lapangan perekonomian,

3. Prinsip Pemerataan Pendapatan

Masyarakat sebagai konsumen dan para pelaku ekonomi harus bisa merasakan pemerataan pendapatan.

Bila pemerintah hanya mementingkan pada pertumbuhan tinggi tanpa menghiraukan pemerataan pendapatan maka hal tersebut tidak akan sesuai dengan ekonomi kerakyatan.

Pertumbuhan yang tinggi tidak membawa pemerataan pendapatan karena pertumbuhan tersebut hanya dirasakan oleh segelintir masyarakat yaitu pengusaha besar dan sementara mayoritas masyarakat dalam keadaan miskin dan melarat.

4. Prinsip Keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat

Kegiatan ekonomi harus dapat mewujudkan kesinergian antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan pasal 27 ayat 2 UUD 1945 dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layan bagi kemanusiaan.

Hal ini menjadi isyarat bahwa kepentingan individu dan masyarakat haruslah menjadi prioritas didalam demokrasi ekonomi.

Hal ini dilakukan untuk menjaga kepentingan masyarakat yang memiliki komptensi untuk menguasai berbagai cabang produksi sehingga dapat memenihi kehidupan masyarakat banyak.

5. Prinsip Kerjasama

Pada prinsip kerjasama, para pelaku ekonomi harus saling membantu dan bekerjasama.

Dengan kerjasama tersebut maka kegiatan usaha kecil dapat menjadi kuat dan semakin besar.

Kerjasama ini dapat menghimpun para pelaku ekonomi baik itu produsen, konsumen dan para pelaku lainnya.

Baca juga | Pelaku Kegiatan Ekonomi Dan Peran Pelaku Ekonomi

Aspek dalam Demokrasi Ekonomi

Ada beberapa aspek penting yang harus di perhatikan untuk mempersiapkan model ekonomi kerakyatan, yaitu :

1. Aspek Pembinaan

Didalam aspek pembinaan ini adalah pembinaan yang baik Sumber Daya Manusia (SDM), manajemen usaha, pasar serta informasi pasar dan teknologi.

2. Aspek Pembiayaan

Pada aspek pembiayaan UKM selama ini lebih banyak dijalankan oleh BUMN dan BUMS dengan bentuk Community Development sebagai tanggung jawab sosial untuk memajukan kehidupan UKM

3. Aspek Kemitraan

Agar Dapat mendukung UKM yang mandiri dan tangguh maka dibutuhkan adanya kerjasama yang baik antara UKM dan usaha skala besar berbentuk kemitraan.

Hal ini dapat dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan, memperkuat dan saling bergantung.

4. Aspek Yuridis Formal

Pada aspek ini dapat ditemukan beberapa kelemahan karena tidak dibarengi dengan adanya keberpihakan pemerintah dalam bentuk peraturan daerah.

Baca juga | Pengertian Sistem Informasi Manajemen, Tujuan, Fungsi dan Tugas

Langkah untuk Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan

Terdapat beberapa upaya yang dapat diperhatikan untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan agar tujuan tersebut dapat terlaksana dengan baik :

Mengidentifikasi terhadap pelaku ekonomi seperti usaha kecil, kelompok tani dan koperasi terkait dengan potensi dan pengembangan usaha

Menjalankan program pembinaan pada pelaku ekonomi melalui program-program pendamping.

Melakukan program pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan saat pengembangan usaha

Mengoordinasi serta melakukan evaluasi terhadap pihak yang terlibat pada proses pembinaan baik itu pembinaan kepda SDM, pasar, informasi pasar serta penerapan teknologi.

Faktor Pendorong Ekonomi Kerakyatan

Terdapat beberapa faktor pendorong yang meningkatkan kekacauan perekonomian negara dalam era globalisasi diantaranya :

  • Perhatian pemerintah yang kurang kepada kesejahteraan rakyat dalam membuat sistem perekonomian dan kebijakan yang diambil
  • Antusiasme masyarakat yang kurang pada proses saat akan membuat kebijakan ekonomi
  • Krisis ekonomi yang semakin marak pada negara berkembang
  • Kepercayaan investor dapat berkuran untuk menanamkan modalnya kedalam suatu negara karena sistem politik yang kaca dan kebijakan ekonomi yang tidak menguntungkan
  • Kebijakan ekonomi dari pemerintah untuk merespon keadaan saat globalisasi

Demikianlah pembahasan tentang Pengertian Ekonomi Kerakyatan, Ciri-Ciri, Tujuan dan Prinsip.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *