Pengertian hukum perdata

Pengertian Hukum Perdata Adalah, Sistematika, Azas, Objek dan Subjek

Posted on

Pengertian hukum perdata merupakan sebuah peraturan hukum yang mengatur orang atau badan hukum yang satu dengan orang atau badan hukum lain di dalam masyarakat yang menitik beratkan kepada kepentingan perorangan.

Kendati hukum perdata mengatur kepentingan perorangan namun bukan berarti secara murni hukum perdata mengatur kepentingan perorangan.

Tapi karena perkembangan masyarakat dibanyak bidang maka hukum perdata turut berkembang seperti hukum perkawinan perburuhan, dll.

Baca juga | Pengertian Hukum Adalah, Tujuan, Fungsi, Ciri-Ciri dan Jenis

Pengertian Hukum Perdata menurut para ahli

Agar dapat lebih memahami terkait dengan definisi hukum perdata berikut beberapa pendapat para ahli :

Sri Sudewi Masjchoen Sofwan

Hukum perdata adalah Hukum yang mengatur kepentingan warga negara perorangan yang satu dengan perorangan lainnya.

Prof. Soediman Kartohadiprodjo, S.H.

Hukum yang mengatur kepentingan perorangan yang satu dengan perorangan lainnya.

Sudikno Mertokusumo

Arti hukum perdata merupakan hukum antara perorangan yang mengatur hak serta kewajiban perorangan yang satu dengan lainnya di lapangan berkeluarga serta pada pergaulan masyarakat.

Prof. R. Soebekti, S.H

Menurut Prof. R. Soebekti, S.H, hukum perdata merupakan seluruh hak yang terdiri dari hukum privat materiil untuk mengatur kepentingan perorangan.

Sistematika Hukum Perdata

Berdasarkan ilmu pengetahuan hukum saat ini maka hukum perdata dapat terbagi menjadi 4 (empat) bagian), yaitu :

Hukum perorangan atau tentang diri seseorang

Dalam hukum perorangan terkait dengan peraturan tentang manusia sebagai subjek hukum, peraturan percakapan untuk memiliki hak dan juga untuk bertindak sendiri menjalankan hak serta hal-hal yang mempengaruhi percakapan.

Hukum perorangan adalah keseluruhan norma hukum yang mengatur kedudukan seseorang terkait manusia sebagai subjek hukum, kecakapan bertindak dalam hukum, catatan sipil.

Keluarga

Pengertian hukum keluarga adalah seluruh norma hukum yang mengatur hubungan hukum yang berasal dari pertalian keluarga misalkan perkawinan, perwalian serta pengampuan.

Hukum Kekayaan

Definisi hukum kekayaan ini adalah seluruh norma yang mengatur antara subjek hukum dengan harta kekayaannya atau mengatur hal yang terkait dengan hak dan kewajiban yang bisa dinilai dengan uang.

Hukum kekayaan absolut berisikan tentang hak perorangan yaitu hak yang muncul dari perikatan dan hanya dapat dipertahankan terhadap pihak tertentu.

Waris

Hukum waris adalah keseluruhan norma hukum yang mengatur peralihan hak dan kewajiban dalam bidang hukum kekayaan dari pewaris kepada para ahli waris berserta dengan sebab akibatnya.

Azas Hukum Perdata

Berikut beberapa azas hukum perdata :

Azas Individualitas

Azas individualitas memberikanhal kepada individu untuk dapat menikmati dengan sepenuhnya serta menguasai sebebas-bebasnya (hak eigendom) dan juga bisa menjalankan perbuatan hukum, selain itu juga bisa memiliki hasil, memakai, merusak, memelihara, dsb.

Batasan terhadap azas individualitas :

  • Hukum Tata Usaha Negara (campur tangan pemerintah terhadap hak milik )
  • Pembatasan dengan ketentuan hukum bertetangga
  • Tidak menyalahgunakan hak dan mengganggu kepentingan orang lain
Azas Kebebasan Berkontrak

Semua orang memiliki hak untuk melakukan perjanjian apapun, baik itu yang telah diatur dalam Undang-Undang atau yang belum (pasal 1338 KUHPerdata) asal perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Semua orang memiliki hak untuk melakukan perjanjian apapun juga baik itu yang sudah di atur dalam Undang-Undang maupun yang belum (pasal 1338 KUHPerdata ) asalkan perjanjian itu tidak bertentangan dengan UU, ketertiban umum dan kesusilaan.

Azas Monogami

Seorang laki-laki dalam waktu yang sama hanya diperbolehkan memiliki satu orang istri.

Namun dalam pasal 3 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan (UUPP) membuka peluang untuk berpoligami dengan memenuhi syarat-syarat pada pasal 3 ayat (2), pasal 4 dan pasal 5 pada UUPP.

Baca juga | Pengertian Hukum Pidana Adalah, Tujuan dan Fungsi

Sumber Hukum Perdata

Sumber Hukum Perdata Secara khusus, sumber Hukum Perdata Indonesia terulis, yaitu:

  • Algemene Bepalingen van Wetgeving (AB), merupakan ketentuan-ketentuan umum Pemerintah Hindia Belanda yang diberlakukan di Indonesia (Stbl. 1847 No. 23 tanggal 30 April 1847, berjumlah 36 pasal)
  • KUH Perdata atau Burgelijk Wetboek (BW), adalah ketentuan hukum produk dari Hindia Belanda yang dibuat pada tahun 1848 dan berlaku di Indonesia atas asas konkordansi.
  • KUHD / Wetboek van Koopandhel (WvK), terdapat 754 pasal yang terdiri Buku I (terkait dagang secara umum) dan Buku II (tentang hak dan kewajiban didalam pelayaran).
  • Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, undang-undang ini mencabut berlakunya Buku II KUH Perdata sepanjang mengenai hak atas tanah, kecuali hipotek.
  • Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perkawinan, dan ketentuan yang tercantum dalam Buku I KUH Perdata, khususnya mengenai perkawinan tidak berlaku secara penuh.
  • UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Bendayang terkait dengan tanah.
  • Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
  • Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Jaminan Simpanan (LPS) untuk mengatur hubungan hukum publik dan mengatur hubungan Hukum Perdata.
  • Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur 3 (tiga) hal, yaitu Hukum Perkawinan,
  • Hukum Kewarisan dan Hukum Perwakafan.

Berdasarkan dari hal tersebut maka bisa disimpulkan bahwa didalam Hukum Perdata terdapat juga 2 (dua) kaidah, yaitu:

  • Kaidah tertulis adalah kaidah hukum perdata yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi.
  • Kaidah Hukum Perdata tidak tertulis adalah kaidah Hukum Perdata yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam praktek kehidupan masyarakat (kebiasaan).

Obyek Hukum Perdata

Objek hukum adalah semua hal yang ada didalam pengaturan hukum dan dapat di manfaatkan oleh subyek hukum atas dasar hak atau kewajiban yang dimilikinya atas obyek hukum yang bersangkutan.

Oleh sebab itu, obyek hukum itu haruslah sesuatu yang pemanfaatannya diatur berdasarkan hukum.

Benda dalam hukum perdata diatur dalam Buku II KUH Perdata, tidak sama dengan bidang disiplin ilmu fisika, di mana dikatakan bahwa bulan itu adalah benda (angkasa)

Sedangkan dalam pengertian Hukum Perdata saat itu itu belum bisa dikatakan sebagai benda, karena tidak/belum ada yang memilikinya.

Pengaturan terkait dengan hukum benda dalam Buku II KUH Perdata mempergunakan sistem tertutup.

Hal ini berarti seseorang tidak diperbolehkan untuk mengadakan hak kebendaan selain dari yang telah diatur oleh undang-undang.

Selain itu, hukum benda bersifat memaksa (dwingend recht), artinya harus dipatuhi, tidak boleh disimpangi, termasuk membuat peraturan baru yang menyimpang dari yang telah ditetapkan.

Subjek Hukum Perdata

Menurut Algra subyek hukum (rechts subject) adalah setiap orang mempunyai hak dan kewajiban, yang menimbulkan wewenang hukum (rechts bevoegheid).

Wewenang hukum memiliki pengertian kewenangan untuk menjadi subyek dari hak-hak.

Pengertian subyek hukum sendiri dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum.

Subjek hukum dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:

1. Manusia (Naturlijke Person)

Manusia mempunyai hak-hak subjektif dan kewenangan hukum.

Secara yuridisnya terdapat 2 (dua) alasan yang menyebutkan alasan manusia sebagai subyek hukum, yaitu:

  • Manusia mempunyai hak-hak subyektif.
  • Kewenangan hukum, dalam hal ini kewenangan hukum berarti, kecakapan untuk menjadi subyek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban.

2. Badan hukum (Vicht Person)

Pengertian badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu, harta kekayaan, serta hak dan kewajiban.

Badan hukum merupakan badan-badan atau perkumpulan.

Oleh sebab itu, badan hukum sebagai subjek hukum bisa bertindak hukum (melakukan perbuatan hukum) seperti manusia.

Demikianlah pembahasan tentang Pengertian Hukum Perdata Adalah, Sistematika, Azas, Objek dan Subjek.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *